Struktur politik Indonesia memiliki ciri khusus yang berbeda dengan struktur politik negara lainnya. Indonesia merupakan
negara demokrasi yang menjalankan sistem pemerintahan republik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Struktur politik Indonesia terdiri dari tiga lembaga utama, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif dijabat oleh presiden yang merupakan kepala negara dan mengendalikan pemerintahan sehari-hari. Sementara lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki wewenang membuat undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. Terakhir, lembaga yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.
Struktur politik Indonesia juga melibatkan partai politik sebagai wadah untuk mengelola kepentingan politik masyarakat. Partai politik memiliki peran penting dalam proses politik Indonesia, mulai dari mencalonkan kandidat hingga mendukung program-program pemerintah. Partai politik juga memiliki peran dalam pembentukan kebijakan publik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.Namun, dalam praktiknya, partai politik seringkali terlibat dalam politik transaksional dan korupsi yang mengancam integritas sistem politik Indonesia.
Struktur politik Indonesia juga mencakup pemerintahan daerah  yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, yang dipimpin oleh gubernur, bupati, dan walikota. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah masing-masing. Namun, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara kedua pihak tersebut.
Struktur politik Indonesia juga memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsipprinsip tersebut antara lain penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil; pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif; serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berserikat. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut menjadi landasan dalam menjalankan sistem politik Indonesia yang berdasarkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat.
Dalam praktiknya, struktur politik Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah. Salah satu masalah utama adalah korupsi yang merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Korupsi merugikan negara secara besar-besaran dan menghambat pembangunan di Indonesia. Selain itu, masih terdapat praktik politik yang tidak sehat, seperti money politics dan nepotisme, yang merugikan proses demokrasi dan mengancam integritas struktur politik Indonesia.
Namun, upaya untuk memperbaiki struktur politik Indonesia terus dilakukan melalui reformasi politik yang dilaksanakan sejak tahun 1998. Reformasi politik bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Reformasi politik juga melibatkan upaya untuk menguatkan lembaga-lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menegakkan hukum di Indonesia.
Dalam menjaga stabilitas politik, struktur politik Indonesia juga mengakomodasi keberagaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Indonesia sebagai negara pluralis memiliki tantangan dalam mengelola keragaman tersebut agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Struktur politik Indonesia juga mengatur hak-hak politik minoritas dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Dalam menghadapi tantangan global, struktur politik Indonesia juga terlibat dalam kerja sama internasional dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Indonesia aktif dalam forum-forum regional dan internasional, seperti ASEAN, G20, dan PBB, dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain. Indonesia juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di berbagai negara dan berperan dalam misi perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik.
Dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi, struktur politik Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatur
penggunaan media sosial dan internet dalam proses politik. Internet dan media sosial telah menjadi alat yang powerful
dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik. Namun, seringkali internet dan media sosial juga digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial dan politik di Indonesia.