Tulisan ini berangkat dari tawaran Bueger (2015) bahwa diperlukan suatu kerangka (framework) untuk menganalisa
Keamanan Maritim (Maritime Security). Bueger kemudian menawarkan bahwa kerangka yang ideal setidaknya dibangun melalui tiga dimensi: semiotik, sekuritisasi, dan praktik. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa kompleksitas Keamanan Maritim berada pada domain diskursus, politik, serta kebijakan. Sehingga tidak mengherankan apabila keamanan maritim masih menjadi lokus kajian akademik yang tetap menarik untuk diteliti. Sebagaimana penjelasan Alagappa (1998) bahwa keamanan berada dalam pusaran kontruksi, elemen ini melekat dalam kajian Keamanan Maritim. Caballero-Anthony et al. (2006) menegaskan bahwa diskursus keamanan yang masuk kedalam ranah politik
dan diimplementasikan dalam kebijakan hanya akan menambah kompleksitas diskursus itu sendiri. Walaupun demikian kajian akademik terhadap Keamanan Maritim masih terus berkembang, termasuk di Indonesia. Justru kebijakanlah yang lebih mendorong berkembangnya diskursus Keamanan Maritim dalam kajian akademik di Indonesia.

Sejak dinyatakannya Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, kajian
akademik tentang kemaritiman dan Keamanan Maritim meningkat drastis. Dari hasil penghitungan melalui laman situs
Google Cendekia misalnya, kajian akademik terkait kata kunci kemaritiman meningkat 1.699 persen, . Sedangkan kajian akademik terkait kata kunci “keamanan maritim” meningkat 2.333 persen. 

Tulisan ini berangkat dari tinjauan kritis terhadap konstruksi tata kelola keamanan maritim di Indonesia selama periode 1998- 2021. Sebagai bagian dari kajian Ilmu Hubungan Internasioal, penelitian ini melakukan penilaian kritis terhadap perkembangan aktor, kebijakan dan isu tata kelola keamanan maritim Indonesia vis-à-vis perkembangan rezim maritim internasional (international maritime regime). Sebagai negara maritim, Indonesia seharusnya memiliki kebijakan Pemerintahan di Laut (Maritime Governance), terkait keselamatan dan keamanan, yang terintegrasi. Dalam diskursus
yang dominan pada ruang publik di Indonesia, indikator Tata Kelola Keamanan Maritim adalah keberadaan Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG) sebagai otoritas sipil dengan kewenangan penegakan hukum di laut. Hal ini mengacu rezim maritim internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan berbagai konvensi International Maritime Organization (IMO).

Secara umum, rezim maritim internasional saat ini dibedakan menjadi tiga, yaitu: coastal state authority, port state authority dan flag state authority. Indonesia memiliki keunikan tersendiri, karena berdasarakan UNCLOS 1982 merupakan archipelagic state, sehingga Indonesia memiliki archipelagic state authority. Secara domestik, keselamatan dan keamanan maritim merupakan kebutuhan utama, karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan bergantung pada laut sebagai sarana transportasi utama. Namun yang lebih penting, posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan laut utama dunia menuntut adanya peran dan tanggung jawab dalam mengelola keselamatan dan keamanan laut di wilayah jurisdiksinya.

Saat ini Indonesia belum memiliki lembaga yang secara komprehensif menjadi sea and coast guard sebagaimana diamanatkan oleh UNCLOS 1982 maupun konvensi-konvensi IMO. Terdapat 13 instansi yang berada di laut yakni terdiri 7 (tujuh) lembaga yang mempunyai satgas patroli di laut dan 6 (enam) lembaga penegak hukum lainya tidak memiliki satuan tugas patroli laut. Memang model instansi sipil yang bertugas dalam penegakan hukum di laut memiliki banyak variasi.