DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Buku ini membantu pembaca untuk dapat memahami secara komprehensif seluk-beluk desentralisasi serta pengaruhnya terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah
Konsep Dasar
Desentralisasi dan otonomi daerah adalah konsep-konsep penting dalam pemerintahan modern yang sering menjadi subjek diskusi dalam berbagai bidang ilmu politik, administrasi publik, dan pembangunan regional. Keduanya berkaitan erat dengan upaya pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintahan lokal atau daerah dalam mengelola urusan mereka sendiri, serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Konsep ini berakar pada gagasan bahwa daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang unik, sehingga memerlukan kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal.
Desentralisasi adalah proses pemindahan atau pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau entitas yang lebih rendah. Desentralisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Desentralisasi politik melibatkan transfer kekuasaan untuk membuat keputusan politik dari pusat ke daerah, yang sering kali mencakup pemberian wewenang kepada lembaga-lembaga daerah untuk mengadakan pemilihan umum, mengesahkan undang-undang lokal, dan menjalankan kebijakan publik. Desentralisasi administratif mengacu pada pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan dan implementasi kebijakan dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal, di sisi lain, berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan, termasuk pengumpulan dan pengalokasian pajak serta pendapatan lainnya.
Desentralisasi sering dianggap sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks negara berkembang, desentralisasi juga dilihat sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di daerah-daerah yang tertinggal. Dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah, diharapkan mereka dapat merespons dengan lebih
baik kebutuhan lokal, mengelola sumber daya secara lebih efektif, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Otonomi daerah adalah kondisi di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi ini mencakup aspek politik, administratif, dan fiskal.
Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya, mulai dari pembangunan ekonomi, pelayanan publik, hingga pelestarian budaya lokal. Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat, sehingga pelayanan publik dapat lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Otonomi daerah di Indonesia secara resmi dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Melalui undang-undang ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi. Namun, perlu dicatat bahwa otonomi daerah bukanlah mutlak, melainkan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tunduk pada peraturan perundangundangan yang berlaku di tingkat nasional.
Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk mencapai beberapa hal, antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat demokrasi di tingkat lokal, dan mendorong pemerataan pembangunan antar daerah. Melalui desentralisasi, diharapkan pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena keputusan diambil lebih dekat dengan rakyat dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, desentralisasi dapat mempercepat pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal secar optimal dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Manfaat desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah yang otonom juga lebih mampu mengelola sumber daya alam dan keuangan mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Selain itu, desentralisasi juga
memungkinkan munculnya inovasi-inovasi lokal dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, yang dapat menjadi model bagi daerah lain.
Meskipun desentralisasi dan otonomi daerah menawarkan berbagai manfaat, implementasinya tidak bebas dari tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kapasitas pemerintah daerah yang sering kali masih terbatas dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknis. Kurangnya kapasitas ini dapat menghambat pemerintah
daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal juga menjadi masalah yang sering kali muncul dalam konteks desentralisasi. Tanpa pengawasan yang efektif, otonomi daerah dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Keuntungan Membeli Buku di sini
Produk Orisinal
Setiap buku yang dijual di sini adalah produk orisinil dari penerbit langsung bukan produk bajakan. Membeli produk orisinal berarti mendukung industri buku.
Produk Bergaransi
Semua produk bergaransi. Apabila Anda mendapatkan produk bukunya rusak, maka Anda akan mendapatkan garansi produk yang baru.
Fast Respon
Kami melayani pembelian produk secara riil time. Selama masih dalam jam kerja kami akan merespon cepat apapun yang Anda butuhkan.
Buku Berkualitas
Setiap buku yang kami terbitkan telah melalui proses yang sangat panjang. Sehingga dipastikan buku yang terbit memiliki jaminan kualitas.
Beli bukunya sekarang juga
Saya Ingin Beli, Berapa Harga Bukunya?
Cetakan I, Oktober 2024; 308 hlm, ukuran 15,5 x 23 cm, kertas isi HVS hitam putih, kertas cover ivory 230 gram full colour, jilid lem panas (soft cover) dan shrink bungkus plastik.
Apa yang akan kamu dapatkan
- Buku cetaknya
- Bonus Pembatas buku
- Gratis konsultasi penulis
- Garansi produk
Rp. 190.000
Rp. 170.000
30 Hari Garansi Uang Kembali
Apabila Anda menemukan produk kami mengalami gagal produksi (kertas sobek, halaman terbalik, halaman hilang dan sejenisnya) yang disebabkan oleh kesalahan produksi, maka Anda berhak mendapatkan buku yang baru. (Kirim video unboxing untuk memastikan bahwa cacat bukan disebabkan kesalahan pembeli).
Disclaimer: Buku-buku yang diterbitkan oleh laboratorium komunikasi dan sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas maritim raja ali haji telah melewati proses pra cetak dan cetak yang selektif. Namun demikian apabila Anda mendapatkan produk kami mengalami kecacatan, maka Anda bisa menukarnya dengan menghubungi nomor kontak yang tertera.