Reformasi Administrasi Publik Teori dan Konsep

Reformasi administrasi publik adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang panjang. Keberhasilan reformasi administrasi publik membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, birokrasi, maupun masyarakat sipil.
Reformasi administrasi publik dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain: Ketidakmampuan birokrasi dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Birokrasi sering dianggap tidak responsif, lamban, dan tidak efisien. Tingginya tingkat korupsi dan kolusi dalam birokrasi. Hal ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara kerja organisasi, termasuk birokrasi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi yang dianggap tidak efisien, korup, dan tidak responsif. Tuntutan globalisasi yang mengharuskan pemerintah untuk lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
Kata “reformasi” berasal dari bahasa Latin “reformare”, bahasa Belanda “reformatie”, bahasa Inggris “reformation”, yang berarti “membentuk kembali” atau “membuat baru”. Dari Kata ini pertama kali digunakan pada abad ke-16 untuk menggambarkan gerakan keagamaan yang berusaha untuk mengembalikan Gereja Katolik ke bentuk aslinya. Di Indonesia, kata “reformasi” digunakan untuk merujuk pada gerakan mahasiswa tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto. Gerakan ini menuntut reformasi politik dan ekonomi, dan mengarah pada era baru
demokrasi di Indonesia.
Saat ini, kata “reformasi” digunakan secara umum untuk merujuk pada upaya untuk meningkatkan atau mengubah suatu sistem atau organisasi. Konsepsi dasar reformasi adalah perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan, komprehensif dan sistematik, kesadaran dan partisipasi, berkelanjutan. (dalam Hendrayady, 2011:108). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Perubahan: Reformasi merupakan proses transformasi yang membawa perubahan pada struktur, sistem, dan tata kelola suatu sistem. Perubahan ini diharapkan dapat membawa perbaikan dan kemajuan.
2. Perbaikan: Tujuan utama reformasi adalah untuk melakukan perbaikan dalam berbagai bidang. Perbaikan ini dapat berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan lain sebagainya.
3. Penataan dan Pengaturan: Reformasi juga melibatkan penataan dan pengaturan ulang sistem dan struktur yang ada. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Komprehensif dan Sistematik: Reformasi tidak hanya fokus pada satu bidang tertentu, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematik. Hal ini berarti bahwa reformasi harus menyentuh semua aspek yang terkait dengan sistem yang ingin diperbaiki.
5. Kesadaran dan Partisipasi: Reformasi membutuhkan kesadaran dan partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Kesadaran dan partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa reformasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.
6. Berkelanjutan: Reformasi bukanlah proses yang sekali jadi, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa reformasi harus terus dilakukan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang diperbaiki terus berjalan dengan baik.
Uraian tersebut menunjukkan bahwa, reformasi adalah proses perubahan yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Namun, dengan konsepsi dasar yang jelas dan komitmen yang kuat, reformasi dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi suatu masyarakat atau negara.